Minggu, 04 Desember 2016

Food stock sufficient until May 2017: President

President Joko Widodo said that the national food stock would be sufficient to meet demands until May 2017, due to the favorable wet season during 2016. "Our food stock will be sufficient till May 2017, and we have benefited from continuous rain throughout the year," he said after briefing 3,500 personnel of Division I of the Army Strategic Command (Kostrad) at its headquarters in Cilodong, Depok, on Wednesday. He said that the paddy fields, which usually were harvested once or twice a year, could be harvested thrice a year, thanks to the high amount of rainfall during 2016. "I think it was our luck that the rainfall continued throughout the year in all the regions," Widodo said.
The briefing was also attended by Wiranto, Coordinating Minister for Politic, Legal and Security; Pramono Anung, Cabinet Secretary; General Gatot Nurmantyo, Military Chief; General Mulyono, Army Chief of Staff; and Lieutenant General Edy Rahmayadi, Chief of Kostrad. Previously, Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman had said that the national food stock had reached 2 million tonnes, which was sufficient for consumption until May 2017. "This would be sufficient till May (next year). We will have harvesting season in March and God willing our rice (stock) would be adequate," Amran said during the weekend, adding that such a success was reached amid El Nino and La Nina phenomenon. "El Nino 2015 was the heaviest in its history or at least in the past 71 years. Hopefully, it would end by 2017," he said.








REFERENCE:

http://m.antaranews.com/en/news/107837/food-stock-sufficient-until-may-2017-president

President asks REI members to join tax amnesty program

President Joko Widodo (Jokowi) has asked members of Real Estate Indonesia (REI) to join the governments tax amnesty program, because the taxpayers number taking part in the program in the first period was still small. "We hope that taxpayers would join the tax amnesty program in the second period. I call on the REI members who have not yet joined it to take part in it. After all, its redemption tariff is still low, namely three percent," the head of state said while attending the 15th National Meeting of REI in Jakarta on Tuesday.
The president said that the implementation of the tax amnesty program in the first period, which ended on September 30, 2017, was the most successful program in the world. "The value of the asset declaration reached Rp3,480 trillion, which is expected to be invested in the property sector," he said. But when examining the data, the president said that the participants of the program in the first period were still relatively small. "The number of participants in the first period is still below five percent of the total number of taxpayers. There are still 95 percent taxpayers whom I still have to hunt, so that all will be clear and clean in the taxation sector," Jokowi asserted. On the occasion, he also asked the REI members to remain focused on developing houses for low-income people.
"The backlog in the housing sector still reaches 11.8 million units. We should push for the development of houses for low-income people, so that the shortage of 11.8 million units would be covered," Jokowi stated. He said that Indonesias economy now is relatively strong, where its growth reached 5.0 percent. "Compared to the economic growth in other countries, we are still behind India and China. We are in the third position with a growth of 5.18 percent. This growth should be utilized to boost the growth of the property sector," he asserted. According to the head of state, inflation is also under control at below 3.5 percent, indicating that commodity prices are well curbed. Jokowi also pointed out that the 13th economic policy package on housing development has also been implemented, including the simplification of licensing.
"The needed licensing permits have been streamlined from 13 to 11. If there is problem in the field, please let me know," he said.
He explained that the main objectives of the 13th economic policy package were to develop houses that are within the financial reach of low-income people. "The program should not be misled from its main objectives, such as houses being bought for re-investment or for a second or a third house ownership," he noted.
However, the president admitted that there is a government regulation (PP)as needed, based on the economic policy package, which has not yet been accomplished. "Before I came here, I checked the whereabouts. It was no longer at the Ministry of Public Works and Public Housing. The PP draft has been sent to the office of the chief economic minister who promised to issue it in December 2016," he said.










REFERENCE:
http://m.antaranews.com/en/news/108082/president-asks-rei-members-to-join-tax-amnesty-program

REKAYASA PERTUMBUHAN EKONOMI

Rekayasa pertumbuhan ekonomi adalah menarik mencermati pendapat Wakil Presiden Senior Bank Dunia Paul Romer yang intinya kira-kira mengatakan bahwa bila pemerintah mengambil tanggung jawab dengan mengarahkan tipe baru investasi yang membuat seluruh kalangan masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk belajar maka ada kemungkinan untuk mempertahankan pola pertumbuhan melalui kesetaraan.
Dari pendapat di atas tampak bahwa Bank Dunia mencoba mengarahkan sorotannya pada peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan investasi agar pertumbuhan yang diciptakannya memberikan dampak positif-konkret bagi upaya mengatasi ketimpangan. Bank Dunia tampaknya memahami persoalan yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah yang walaupun berhasil menjaga ritme pertumbuhan namun gagal mengatasi jurang ketimpangan. Apa yang tengah dihadapi Indonesia hingga hari ini secara jelas menunjukkan sebuah contoh nyata gagalnya investasi dan pertumbuhan mengatasi realitas ketimpangan yang kian mengkhawatirkan.
Maka, penting menggaris-bawahi pandangan Bank Dunia tersebut dalam apa yang disebutnya “tipe investasi baru”. Apa yang kita disebut sebagai optimalisasi fungsi investasi dalam mengatasi realitas ketimpangan di tengah pertumbuhan yang menjanjikan sesungguhnya bertolak dari keprihatinan yang sama, yakni kian lebarnya jurang ketimpangan itu, yang terbaca pada Rasio Gini berada di angka 0,40. Belum lagi kita bicara soal kemiskinan, pengangguran dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya yang keseluruhannya bermuara pada isu dipertanyakannya fungsi investasi dan pertumbuhan tadi.
Kalau posisi Pemerintah demikian penting dalam kaitan dengan fungsi investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah memang mesti melakukan lebih banyak hal dalam menciptakan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi yang salah satu pendorongnya ialah investasi dapat diarahkan lebih fokus pada upaya mengatasi persoalan ketimpangan tadi. Dalam kerangka berpikir inilah kita ingin menekankan pentingnya melakukan apa yang disebut sebagai rekayasa pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana melakukan rekayasa dimaksud? Jawabnya ialah menciptakan kebijakan yang mendorong dilakukakannya investasi ke sektor-sektor yang sifatnya padat karya. Bagaimana strateginya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami sistem perekonomian kita di mana salah satu pemain penting di dalam keseluruhan sistem itu ialah BUMN. Elemen BUMN menarik disorot menyusul terjadinya perubahan pendekatan Pemerintah terhadap entitas bisnis negara itu. Seperti diketahui, dukungan Pemerintah kepada BUMN melalui instrumen skema Penyertaan Modal Negara (PMN) makin besar. Menurut Menkeu Sri Mulyani, jumlah PMN dalam APBN tahun 2015 dan 2016 mencapai Rp115 triliun. Harapan rakyat terkait besarnya suntikan modal kepada BUMN tadi tentu saja ialah agar BUMN dapat mengambil peran yang lebih besar dan konstruktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi persoalan-persoapan ekonomi lainnya yang tengah mendera rakyat, termasuk ketimpangan yang kian melebar itu.
Besarnya suntikan modal tadi sebetulnya dapat pula dikaitkan dengan visi reindustrialisasi yang dikemukakan oleh ekonom Hendri Saparini belum lama ini. Corak industrialisasi atau reindustrialisasi dapat juga ditentukan oleh Pemerintah melalui instrumen kebijakan. Di sisi inilah Pemerintah dapat hadir baik sebagai pembuat kebijakan yang pro rakyat dan sekaligus sebagai pelaku melalui elemen BUMN tadi. Poin yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa sebagai elemen negara, BUMN mesti didorong dan diarahkan agar mengambil peran yang makin besar dalam industrialisasi padat karya, bukannya mengikuti tren investasi pada modal. Apa yang disebut sebagai “tipe baru investasi” mesti diterjemahkan sebagai investasi yang mampu membuka banyak lapangan kerja baru sebagai cara mendorong pertumbuhan seraya mengurangi tingkat kesenjangan.








REFERENCE:

http://www.businessnews.co.id/headline/rekayasa-pertumbuhan-ekonomi.php

INSIGHT: Trump’s economic policy and impact on Indonesian economy

Economic engine: President Joko "Jokowi" Widodo delivers remarks at the 2016 Indonesia Infrastructure Week in Jakarta on Wednesday. The President has shared his optimism that the country will reach its economic growth target this year despite the slowdown in the third quarter. INSIGHT: Trump’s economic policy and impact on
Indonesian economy
There are many questions about United States president-elect Donald Trump’s economic policy and how it will affect the Indonesian economy. Although there has been speculation about what the Trump administration will actually implement compared to what he promised during his campaign, two things will take place and have consequences on the Indonesian economy.
First is the “American-First” policy on Indonesia’s trade. The Trump administration aims to create jobs via a fiscal stimulus through an expansion in infrastructure projects ranging from the development of roads, reconstruction of airports, housing complexes, water supply and energy. At the same time, it will cut income and business taxes. What does this mean? He will find other sources of government revenue to finance his infrastructure projects, most likely by increasing the coverage of tax revenue as it will rely more on domestic products, implementing anticurrency-manipulation measures and increasing and imposing tariffs.
The America-First trade policy will hit China’s exports to the US. Goods from China accounted for 22 percent of total US imports in 2015, while its imports from Indonesia only accounted for 0.89 percent in the same year. While Indonesia’s exports to the US increased from US$11 billion in 2001 to $21 billion in 2015, the US’ share of the country’s total exports declined from 17 percent in 2001 percent to 12 percent in 2015. Similarly, the share of Indonesia’s imports from the US as a proportion of total imports also decreased from 10 percent to 5 percent over the same period. This shows that while trade between Indonesia and the US is growing, trade with other trading partners (e.g. Singapore, China and South Korea) is growing even faster.
Indonesia’s exports to the US have been largely dominated by apparel, which contributed about 25 percent of the total exports to the country from 2001 to 2015. The other main Indonesian exports to the US are rubber (11 percent), electrical machinery (12 percent) and footwear (5 percent), which the US needs for its direct consumption or as components for its automotive and machinery industry.
The US will likely increase its tariff rates on Chinese imports particularly on consumer goods, but it will most likely apply the same rates as it has for Indonesia. First, it applies quite high tariffs for consumer goods, which range between 10 and 13 percent for apparel and 9.5 percent for footwear as Indonesia has just recently graduated from the generalized system of preference (GSP). Second, at the same time, the US imposes low tariffs on intermediate components of only 0.35 percent for rubber and 0.09 percent for electronic machinery parts. Thus, there will not be any significant changes in Indonesia’s exports to the US both in terms of value or volume (and types of goods).
Simultaneously, US exports to Indonesia, which are largely in the form of machinery and electrical equipment, contributed about 23 percent of its total imports. While it is expected that US trade policy will have no significant direct impact on Indonesia’s exports to the US, the indirect impacts resulting from the decrease in Chinese and Japanese exports to the US as a result of increased tariffs and the implementation of currency-manipulation evaluation methods could be quite significant.
Second are the consequences of the US Federal Reserve interest-rate policy on investment in Indonesia. Regardless of the pressure that Trump puts on the Fed chairman Janet Yellen, as the US economy gets stronger and the unemployment rate declines to 4.9 percent (by June 2016), the Fed will be likely to raise interest rates gradually by 0.25 basis points in December, with inflation reaching toward 2 percent, and another 0.25 basis point by mid-2017.
The expectation of the increased interest rates has dried up liquidity in capital markets in emerging economies. India, Thailand and Indonesia are among those hit hardest. Indonesia, for example, recorded net sales of $1 billion in local debt and $444.2 million in equity according to Bloomberg on Nov. 22. In terms of foreign direct investment (FDI), there will be no significant impact on US FDI in Indonesia. The US is the fourth-largest investor in Indonesia, contributing 4 percent of the total accumulated FDI in Indonesia from 2005 to 2015, after Singapore (42 percent), Japan (28 percent) and the UK (5 percent). US FDI decreased from $3.4 billion in 2005 to $444 million in 2015.
Indonesia will remain strong in 2017-2018, albeit slightly affected by exports and foreign investment. Regardless of the volatility in the world economy in 2017-2018 until 2021, Indonesia still aims to have an average of 5.3 percent economic growth, which will largely be supported by strong disposable income, and the commitment of the government to shift the energy subsidy toward more capital spending, more openness toward foreign investment, improving the trade and investment climate, and improving access to capital and labor by managing interest rates and developing vocational schools.








REFERENCE:

http://www.thejakartapost.com/academia/2016/11/29/insight-trumps-economic-policy-and-impact-on-indonesian-economy.html

Bank Indonesia buys local bonds

SINGAPORE: Indonesia’s central bank bought 6.5 trillion rupiah in Indonesian government bonds in the secondary market to temper market volatility after the US presidential election, its deputy governor said.
Bank Indonesia (BI) bought a portion of the Indonesian government bonds that foreign investors sold in the wake of the US presidential election on Nov 8, deputy governor Perry Warjiyo said in an interview with Thomson Reuters. “We bought about 6.5 trillion rupiah,” he said, adding that foreign investor outflows from Indonesia’s government bond market amounted to about 24 trillion rupiah over that span.
Investors are aware that BI interventions occured when “volatility in the market is too excessive,” said Warjiyo, who was speaking at the sidelines of an emerging Asia economic event in Singapore.
Indonesian government bonds and the rupiah, along with other emerging market assets, have come under selling pressure over the past few weeks, as US bond yields jumped after Donald Trump’s upset win in this month’s election.
Expectations President-elect Trump’s policies will boost fiscal spending, economic growth and inflation have triggered a sharp rise in US bond yields and the dollar.





REFERENCE:

http://www.thestar.com.my/business/business-news/2016/11/30/bank-indonesia-buys-local-bonds/


LATE REPATRIATION UNDER TAX AMNESTY TO BOOST BOP SURPLUS TO $15 BY YEAR END: BI

Kuta, Bali. Bank Indonesia, the country's central bank, expects Indonesia to post $15 billion surplus in its balance of payment by the end of this year, from a $1.1 billion deficit last year, thanks to a late surge of repatriated assets under the tax amnesty program.
Participants of the amnesty program — which foregoes all back taxes in exchange for declaration of hidden assets and a small fees — has so far committed to bringin in Rp 143 trillion ($11 billion) of assets hidden offshore.
Juda Agung, Bank Indonesia's executive director of economic and monetary policy, said that some of the amount has been repatriated in September and about Rp 100 trillion would come in December.
Indonesia has posted a surplus in balance of payment in two consecutive quarters, with $5.7 billion excess in the July-September period, and a $2.2 billion surplus in April-June. It was a 287 million deficit in first quarter.
Juda said the excess was down to the country managing to narrow deficit in its current account and growing surplus in capital account.
Indonesia's current account deficit — the broadest record of a country’s trade in international goods and services, as well as in remittances and its investment income — decreased to $4.5 billion, equal to 1.8 percent of its gross domestic product (GDP) in July-September, from $4.7 billion in earlier quarter.

Meanwhile, capital and financial transactions posted a surplus of $9.4 billion in the third quarter, increased from $7.6 billion in the second quarter as investment to keep coming in on the back of the positive prospect in domestic market and easing global risk, Bank Indonesia said in a report.




REFERENCE:
http://jakartaglobe.id/economy/late-repatriation-tax-amnesty-boost-bop-surplus-15b-year-end-bi/

Indonesia`s Aviation Industry Growth Second Biggest After China

The growth of Indonesia’s aviation industry is the second biggest in the world after China, according to Chairman of the Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) Richard Budihadianto.
"Growth of China’s aviation industry is the fastest, followed by Indonesia and India,” Richard said in Jakarta on Friday.
According to Richard, the growth is measured by the order of aircrafts from the three countries every year and the increase in the business value of their aviation businesses.

In terms of business value, Richard said that Indonesia’s aviation industry is now worth US$ 1 billion and is expected to grow by around 10 percent in the next five years.





REFERENCE:
http://en.tempo.co/read/news/2016/12/03/056825145/Indonesias-Aviation-Industry-Growth-Second-Biggest-After-China

Indonesia`s Coffee Export Worth US$650.2 Million Until September

Indonesia is now one of the four biggest coffee exporting countries in the world.
According to Indonesian Trade Ministry, the realization of coffee product exports until September 2016 has reached US$ 650.2 billion, making the country the fourth biggest coffee exporting county in the world.
"The increasing interest of the international market towards Indonesian coffee is among other caused by the sustainability and transparency of our coffee industries,” said Director of Image and Promotion Development of Trade Ministry Merry Mariyati in Denpasar, Friday.
In addition, the ownership of certificates among coffee farmers, innovation in producing coffee and supports from cooperatives given to the farmers have also contributed to the productivity of coffee products.
Merry added that Indonesia’s coffee product exports in 2015 was worth US$1.19 billion or increased from US$158 billion in 2014.
In the period of 2011-2015, she added, coffee exports posted a positive growth, which was 1.05% per year.

Indonesia exports its coffee products mainly to the United States, Japan, Italy, Malaysia and Germany.







REFERENCE:
http://en.tempo.co/read/news/2016/12/03/056825136/Indonesias-Coffee-Export-Worth-US6502-Million-Until-September

APPLICATION LETTER+ CV WITH JOB VACANCY




APPLICATION LETTER

December 02, 2016
Human Resources Development
PT. Salim Ivomas Pratama Tbk
Jakarta, Indonesia


Dear Sir or Madam,
In connection with a job offer as contained in www.jobstreet.co.id on 02 December 2016, I volunteered to join the team in the Accounting section PT. Salim Ivomas Pratama Tbk.
I am 20 years old, unmarried and has a very good health condition. I can speak English both orally and in writing. I have an educational background which is very satisfying, I graduated from the University of Gunadarma in 2015 and has a good accounting skills.
I was used to working with computers mainly operate using MS Office package applications, such as MS Excel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint, Internet, and specialized accounting software such as MYOB, Zahir, as well as correspondence in English.
I am glad to learn, work hard, able to work independently and in teams with good, and able to work accurately, diligent, workmanlike and under pressure. Based on work experience, as well as a willingness to learn and work better, I believe will be able to make a valuable contribution to PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. In this letter I attach data about me following a recent photo for consideration by the sir or madam.
I hope sir or madam is willing to take the time to give an interview, so I can explain in more detail about my own potential.


Yours sincerely,




           Aditya Oktaviani





CV



CURICULUM VITAE
(CV)

1.     Pesonal Data

Name                                 : Aditya Oktaviani
Place, Date of Birth          : Jakarta, 26 October 1996
Sex                                    : Female
Address                             : Jl. Raya Muchtar No 19
Phone                                : 0888-5555-1111
Religion                             : Islam
Nationality                                    : Indonesia
Marital Status                    : Single

2.     Educational Background
Formal Educational
2013- 2016            : University of Gunadarma
2010- 2013            : Setia Negara Vocational School Depok
2007- 2010            : 10 Junior High School Depok
2001- 2007            : 03 Pengasinan Elementary School Depok
Non Formal Educational
October 2015        : MYOB Course at University of Gunadarma
2011- 2014            : English and Mandarin Course at LPK Amanah Setia        Bersama, Depok
2011- 2014            : Computer Course at LPK Amanah Setia Bersama,    Depok
2011- 2010            : English Course at PEC Sawangan, Depok

3.     Qualitifications
Able to operate Computer:
·         Microsoft Word
·         Microsoft Excel
·         Microsoft Power Point
·         Can Applying Internet
·         MYOB
·         Zahir

4.     Languanges
·         Indonesian Both Written and Oral
·         English Both Written and Oral

This is to state that above information is true and provided here by me, all in good faith.



Sincerely Yours,




Aditya Oktaviani







REFERENCE: