Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang
digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar
antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana
cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi.
Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.
Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem
tersebut. Sistem perekonomian di setiap
negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi
bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Selain
faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut
mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah
untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara
pada perekonomian pasar (market economic),
pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa
melalui penawaran dan permintaan.
Setiap negara menganut sistem ekonomi yang
berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun
menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi
liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan
tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis
Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal
menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang
dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi.
Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa
Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi
kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem
ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :
Sistem Ekonomi
Demokrasi
Sistem ekonomi demokrasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan
perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan
dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan
pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh
rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai
kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing,
dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan
saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi
demokrasi :
1.
Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.
3.
Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan
yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5.
Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara.
Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi
demokrasi :
1.
Sistem free fight liberalism, yaitu
sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan
eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan
kelemahan struktural ekonomi nasional.
2.
Sistem etatisme, di mana negara beserta
aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi
dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3.
Persaingan tidak sehat dan pemusatan
kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan
masyarakat.
Sejarah Perekonomian Indonesia
Indonesia terletak diposisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (van Leur). Perdagangan laut antar India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raj dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang bersandar di Indonesia
Pemerintahan
Orde Lama
Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah
bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara
resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di
daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama
pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti
pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan
dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun.
Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian
Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya
infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat
dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia
pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan
kehancuran politik dan perekonomian nasional.
Pemerintahan
Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian
pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut
ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap
dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses
industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat
nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap
tahun.
Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu
agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai
berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang
lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan
kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Keadaan ekonomi
keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata
uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah
RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
(sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu
dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral
dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara
pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
Pemerintahan
Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS
mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan
beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan
juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah,
hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya
menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober
1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada
Indonesia.
Pemerintahan
Reformasi
Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh
Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan
Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan
adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun
masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu
hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak
baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama
pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia.
Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh
beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku
bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pemerintahan
Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian
Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang
dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih
kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta.
Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah,
memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik.
Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya
perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga
deposito.
